MENJAMIN KESEJAHTERAAN UNTUK PENDIDIKAN

Setiap tanggal 2 Mei bangsa ini selalu memperingati sebagai hari pendidikan, hari dimana bangsa ini selalu melakukan refleksi kembali tentang pentingnya pendidikan. Sebelum jauh menyelami persoalan pendidikan di Indonesia, kiranya kita harus memahami terlebih dahulu bahwa bangsa yang ingin maju menempatkan pendidikan dalam sebuah kebutuhan. Sama dengan kebutuhan pangan, sandang dan papan. Artinya dalam melaksanakan pembangunan, prioritas pembangunan tersebut adalah pendidikan. Karena pendidikan berkaitan dengan penguasaan warga negara dalam bidang pengetahuan dan teknologi.
Menyoal kembali dunia pendidikan Indonesia tak urung seperti manusia yang selalu bercermin, artinya kegiatan yang tidak pernah selesai, dan selalu berulang. Banyak hal yang dapat menjelaskan masalah ini, salah satunya ialah komitmen pemerintah dalam menyediakan pendidikan layak bagi rakyat. Walaupun pemerintah mencanangkan pendidikan gratis tahun ini, tetap saja angka putus sekolah masih terbilang tinggi, kondisi ini mengharuskan pemerintah bukan hanya sekedar komitmen tetapi harus segera mewujudkannya. Pertanyaanya ialah apa yang harus segera diwujudkan oleh pemerintah?.
Kesejahteraan
Hal yang wajar jika kita selalu mengangkat persoalan pendidikan ke permukaan menjadi masalah. Terdapat dua point utama yang perlu dikaji terkait dengan masalah pendidikan di Indonesia. Pertama, kesejahteraan dan kesempatan warga negara dalam memperoleh pendidikan dan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan.
Terkait dengan kesempatan warga negara, pemerintah sudah merencanakan program pendidikan gratis tahun ini, hal ini berarti setiap warga negara sudah dijamin dalam mendapatkan pendidikan. Kebijakan ini diperkirakan akan menyelamatkan angka putus sekolah, dimana jumlah anak putus sekolah SD setiap tahun rata-rata berjumlah 600.000 hingga 700.000 siswa. Sementara itu, jumlah mereka yang tidak menyelesaikan sekolahnya di SMP sekitar 150.000 sampai 200.000 orang. Melihat jumlah tersebut tampaknya faktor ekonomi menjadi persoalan utama terhadap tingginya angka putus sekolah. Saya mengajak khalayak untuk berfikir untuk mempertimbangkan faktor tingkat kesejahteraan masyarakat itu sendiri sebagai pangkal penyebab. Saya memandang kebutuhan hidup yang semakin besar turut berdampak pada pertimbangan orang tua dalam mensekolahkan anaknya. Hampir mayoritas anak yang putus sekolah ialah anak dari keluarga yang miskin yang jumlahnya kini hampir tiga puluh lima (35) juta jiwa pada tahun 2008, sehingga dalam memenuhi kebutuhan yang serba sulit anaklah yang menjadi alat untuk bekerja mencari uang. Oleh Karena itu pemerintah janganlah berpaling dengan kenyataan ini, program pengentasan kemiskinan harus mendapat prioritas utama jika ingin program pendidikan gratis berhasil.
Sementara itu, jika kesejahteraan rakyat sudah terpenuhi maka muara kebijakan pemerintah selanjutnya ialah meningkatlan kualitas sarana dan prasarana pendidikan itu sendiri. Ada beberapa hal yang perlu dilakukan pemerintah terkait dengan peningkatan kualitas, seperti “label” guru yang berkualitas ditempatkan secara proporsional. Artinya pemerintah harus menjamin pemerataan tenaga pendidik yang berkualitas di setiap daerah, agar tidak terjadi ketimpangan tenaga pendidik. Penyediaan kurikulum yang berbasis penelitian dan pengembangan, hal ini perlu dilakukan sebagai langkah meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir ialah pemberdayaan lembaga pendidikan, melalui pembangunan sarana fisik yang layak, seperti gedung, laboratorium, dan perangkat keras lainnya.
Jika satu persatu masalah pendidikan mampu diselesaikan dari tingkat hulu ke hilir maka kesejahteraan pendidikan dapat segera terwujud. Persoalan putus sekolah tampaknya akan semakin berbelit jika berkaca pada situasi ekonomi negara saat ini yang sedang dilanda krisis. Apabila dikaitkan dengan semakin rapuhnya industri sehingga mengancam terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), bukan mustahil angka putus sekolah akan semakin meningkat.



Teja Kusuma
Mahasiswa jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2005 FISIP Unpad
Sekum DPC GMNI KAB.SUMEDANG